Diklat Program Jamkesmas Perwakilan Provinsi Sulteng

PALU, HUKUM HUMAS —

Sub Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI selama lima hari, Selasa-Sabtu (21-25/7) kemarin, menyelenggarakan Diklat Pemeriksaan Tematik Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan bertempat di Aula Perwakilan. Diklat tersebut diikuti oleh pemeriksa yang ada di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan menghadirkan pemateri dari intern dan ekstern BPK.

Hadir sebagai pemateri dari ekstern BPK antara lain Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Anshayari Arsyad, M. Kes., Kepala PT. Askes (Persero) Cabang Palu, T. be. Ng. Maserang dan wakil dari RSUD UNDATA Palu, Dr. Wardana M. Harun, Sp. PK. Sedangkan yang membawakan materi dari intern BPK yaitu Kepala Seksi Sulteng IIB, I Kadek Suartama, S. E., M. Ak., Ak.

Kepala Sekretariat Perwakilan yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia, Ruslan, S. E., M. M., didampingi Kepala Sub Auditorat Sulteng II, Muh. Yasir, S. E., M. M., Ak., secara resmi membuka Diklat Pemeriksaan Tematik Program Jamkesmas.

Menurut Ruslan, tujuan diselenggarakannya diklat program Jamkesmas yaitu untuk memberikan pemahaman kepada para pemeriksa tentang mekanisme Program Jamkesmas di Indonesia. Selain itu juga untuk memberikan arahan kepada para pemeriksa tentang pelaksanaan pemeriksaan Program Jamkesmas agar pemeriksaan berjalan secara efektif dan efisien, serta untuk memberikan arahan kepada para pemeriksa tentang pelaporan hasil pemeriksaan Program Jamkesmas.

“Secara umum ada tiga materi pokok yang disampaikan dalam diklat ini yaitu mengenai selayang pandang tentang pelayanan kesehatan di Indonesia, program Jamkesmas dan pemeriksaan program Jamkesmas,” jelas Ruslan.

Diklat Pemeriksaan Tematik Program Jamkesmas secara remi ditutup oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI, Dadang Gunawan, Sabtu (25/7). Menurut Dadang, Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk perwakilan yang melakukan pemeriksaan pendahuluan program Jamkesmas karena pemeriksaan pendahuluan hanya dilakukan di dua perwakilan.

Beliau berharap diklat ini bisa dijadikan bekal bagi pemeriksa yang dalam waktu dekat akan diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan program Jamkesmas. Bagi pemeriksa yang tidak diterjunkan, setidaknya diklat ini bisa dijadikan tambahan pengetahuan yang berharga. Sampai berita ini diturunkan susunan tim pemeriksa program Jamkesmas masih dalam tahap penyusunan. (rsk)