Rabu, 16 Oktober 2019 

Jaminan Kesehatan Bagi 851.027 Masyarakat Miskin Sulteng

22/07/2009 – 16:55

Diklat Pemeriksaan Tematik Program Jamkesmas

PALU, HUKUM HUMAS —

Masyarakat miskin di Provinsi Sulawesi Tengah yang menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) Tahun 2006 berjumlah 851.027 jiwa, sekarang dapat bernafas lega karena mendapat jaminan kesehatan. Pemerintah Pusat melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes) No. 125/Menkes/SK/II/2008 menyelenggarakan bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin di seluruh Indonesia melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Demikian diungkap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Anshayari Arsyad, M. Kes., di depan peserta Diklat Pemeriksaan Tematik Program Jamkesmas yang diadakan oleh Sub Bagian SDM Perwakilan Provinsi Suawesi Tengah BPK RI di Aula Perwakilan, Selasa-Sabtu (21-25/7) kemarin.

Menurut Anshayari, Jamkesmas adalah program bantuan sosial pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Melalui program ini pemerintah menjamin masyarakat miskin akan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, karena hal ini sesuai amanat UUD 1945 Pasal 34 yang menyatakan fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Jamkesmas merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan asuransi kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang efektif dan efisien. Untuk Provinsi Sulawesi Tengah target sasaran kepesertaan Jamkesmas sebanyak 851.027 jiwa,” ungkap Anshayari.

Lebih lanjut Anshayari menjelaskan, jumlah masyarakat miskin yang mendapat program Jamkesmas tersebut hanya berdasar data dari BPS itupun data tahun 2006. Tentunya dalam rentang waktu tiga tahun banyak sekali perubahan kondisi di masyarakat. Untuk itulah Dinas Kesehatan dibantu PT. Askes tiap tahun melakukan pembaharuan data kepesertaan.

“Dalam tiga tahun tentunya banyak yang berubah. Ada yang meninggal, lahir dan mungkin tercatat lebih dari satu kali sehingga data BPS tahun 2006 mengenai jumlah masyarakat miskin di Sulteng tersebut, hanya dipakai sebagai pedoman awal menentukan kepesertaan Jamkesmas. Kami, Dinas Kesehatan, tiap tahun akan mengupdate data tersebut,” jelas Anshayari.

Akan tetapi fakta dilapangan tentang jumlah masyarakat miskin ternyata berbeda. Menurut Anshayari masih banyak masyarakat miskin yang namanya belum tercantum dalam daftar program Jamkesmas padahal kuota peserta yang ditetapkan pemerintah pusat sudah penuh. Menghadapi situasi demikian tentunya pemerintah daerah tidak boleh menutup mata. Bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar dalam program Jamkesmas, Pemerintah Daerah akan memasukkannya dalam program Jamkesda yang dananya ditanggung Pemda.

Satu hal yang masih menjadi perdebatan adalah mengenai kriteria miskin itu sendiri. Miskin menurut standar WHO tentunya berbeda dengan kriteria miskin yang dikeluarkan oleh BPS. Hal semacam inilah yang sepatutnya menjadi perhatian. Jangan sampai program mulia untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan jaminan kesehatan yang layak ini salah sasaran dan justru disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. (rsk)