Rabu, 16 Oktober 2019 

Polda Sulteng Sidik Temuan BPK Senilai Rp5,8 M

04/07/2009 – 13:42

BPK - RIPALU, HUKUM HUMAS —

Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah saat ini sedang menyidik dua temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang berindikasi tindak pidana korupsi dengan total nilai Rp5,8 M. Demikian diungkap Kasat III (Tipikor) Direktorat Reserse dan Kriminal (Ditreskrim) Polda Sulteng, AKBP Jayadi, dalam forum diskusi dan konsultasi Polda Sulteng dengan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI, di Aula Perwakilan, Jumat, (3/7) kemarin.

“Saat ini Polda Sulteng sedang menyidik kasus penyertaan modal Pemda Kabupaten Morowali ke Perusahaan Daerah (PD) Morowali dalam kasus pengadaan kapal fiberglass senilai Rp4 M dan kasus pengadaan tanah fiktif untuk pembanguanan terminal dan tempat pelelangan ikan oleh Pemda Kabupaten Tolitoli senilai Rp1,8 M,” ungkap Jayadi lebih lanjut.

Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Dadang Gunawan, menyambut positif langkah yang ditempuh Polda Sulteng dalam menindak lanjuti temuan BPK yang berindikasi tindak pidana korupsi. Menurut Dadang, BPK akan membantu Polda selama proses penyidikan berlangsung.

Dari hasil diskusi dan konsultasi tersebut diketahui bahwa tidak semua temuan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI akan ditindaklajuti oleh Polda Sulteng. AKBP Jayadi mengatakan, temuan BPK yang akan ditindaklanjuti oleh Polda harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, ada unsur kerugian negara. Kedua, nilainya material dalam hal ini lebih dari Rp1 M dan yang ketiga sistem pembuktiannya sederhana atau tidak perlu waktu yang lama.

Menurut AKBP Jayadi, beberapa temuan BPK yang berindikasi tindak pidana korupsi dan akan segera dilakukan penyidikan adalah pemberian hibah Pemkot Palu ke Persipal Palu senilai Rp4,5 M yang berindikasi melawan hukum, temuan mengenai tidak adanya pertanggungjawaban penggunaan dana BOS untuk rehab sekolah senilai Rp2 M di Diknas Pemkot Palu dan Panjar Kas senilai Rp1 M di Pemda Kabupaten Buol.

Kepala Perwakilan berharap agar kerjasama antara Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI dan Polda Sulteng tetap terjalin dengan baik dan dapat ditingkatkan dikemudian hari. BPK juga membuka pintu bagi Polda untuk berkonsultasi jika dirasa ada temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi. (rsk)


BPK - RIBPK - RI